Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Berau memunculkan keprihatinan dari DPRD Berau. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, meminta Pemkab Berau  segera membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) agar penanganan terhadap korban dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terarah.

Menurut Sumadi, korban kekerasan, baik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, sering kali berada dalam kondisi trauma dan membutuhkan perlindungan segera. Karena itu, Pemkab harus memiliki tim khusus yang siap bergerak kapan saja, ketika menerima laporan dari masyarakat.

“Korban kekerasan tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan tersebut seorang diri tanpa pendampingan yang memadai,” ungkapnya.

Sumadi menambahkan, korban harus segera mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Jangan sampai mereka merasa sendirian ketika menghadapi persoalan seperti itu.

“Sebab, selain membutuhkan perlindungan hukum, korban juga memerlukan pendampingan psikologis agar kondisi mental mereka dapat pulih Kembali,” terangnya.

Menurutnya, keberadaan Tim Reaksi Cepat nantinya diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan awal kepada korban, mulai dari penanganan darurat, pendampingan hukum, hingga koordinasi dengan pihak terkait.

“Kalau ada tim khusus, tentu penanganan akan lebih cepat dan terarah. Ini penting agar korban merasa terlindungi dan mendapatkan perhatian serius,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) agar memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Berau, termasuk memperluas edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan dalam lingkungan keluarga.

Menurut Sumadi, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dianggap sebagai masalah pribadi semata. Ia menilai, kasus-kasus tersebut sudah menjadi persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

“Perempuan dan anak harus mendapatkan rasa aman. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan secara nyata,” tegasnya.

Selain menyoroti kasus kekerasan, Sumadi juga mengingatkan pemerintah daerah agar tetap fokus menangani persoalan stunting yang hingga kini masih menjadi tantangan di Kabupaten Berau.

Ia menilai, penanganan stunting tidak boleh hanya dilakukan dalam bentuk kegiatan seremonial atau program jangka pendek semata, tetapi harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya keluarga yang masuk kategori rentan.

Menurutnya, upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi pola asuh, pemenuhan gizi anak, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, hingga perhatian terhadap kondisi ekonomi keluarga.

“Penanganan stunting harus serius dan berkelanjutan. Jangan hanya menjadi program rutin, tapi harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Sumadi menilai persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta stunting memiliki keterkaitan erat dengan kondisi ketahanan keluarga. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat edukasi dan pendampingan kepada masyarakat agar mampu membangun lingkungan keluarga yang harmonis dan sehat.

Menurutnya, keluarga yang kuat akan menjadi benteng utama dalam mencegah berbagai persoalan sosial, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga masalah tumbuh kembang anak.

“Ketahanan keluarga harus diperkuat melalui edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Ini penting agar keluarga mampu menjadi tempat yang aman bagi anak dan perempuan,” jelasnya.

Ia berharap Pemkab Berau  bersama seluruh elemen masyarakat dapat lebih serius dan responsif dalam menangani persoalan sosial tersebut demi menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi perempuan serta anak di Kabupaten Berau. (sep/FN/Advertorial)